Banyuwangi Matadunia.co.id Ruang percakapan WhatsApp (WA) grup ‘Sekber Media, LSM & DPRD, Toga, Tomas’ yang dihuni hampir 1.000 anggota dari kalangan pejabat, politisi, penegak hukum, hingga tokoh masyarakat Banyuwangi mendadak gempar pada Rabu malam 7 Oktober 2026.
Suasana hangat di grup tersebut mendadak jadi perhatian beberapa anggota, usai muncul pesan terusan (forwarded message) dari nomor milik Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Alfian.
Pesan yang terkirim tepat pukul 19:47 WIB itu mengungkit isu sensitif terkait dugaan keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) pusat.
Isi pesan tersebut memuat tiga poin singkat namun krusial yaitu “Dana 1,2 M pengadaan drumband masuk laporan kejaksaan tinggi” lalu “Dan besok ada APH dari jakarta turun ke Banyuwangi” dilanjutkan “sekedar info”
Sontak, unggahan tersebut memicu gelombang spekulasi serta respons beruntun dari para anggota grup.
Hingga kini, belum ada kepastian apakah pesan tersebut terkirim akibat ketidaksengajaan atau ada unsur kesengajaan.
Sosok atau sumber utama pengirim pesan yang diteruskan oleh Alfian pun masih belum teridentifikasi.
Isu ini kian memanas setelah dilakukan penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP tahun anggaran 2026.
Data resmi menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memang mengalokasikan anggaran pengadaan drumband sebanyak 3 paket, dengan nilai pagu masing-masing sebesar Rp 400 juta sehingga total keseluruhan mencapai tepat Rp 1,2 Miliar.
Tiga paket pengadaan drumband tersebut diperuntukkan bagi SD Negeri di Kabupaten Banyuwangi, SMP Negeri di Kabupaten Banyuwangi, dan SMP Plus Cordova, Karangdoro, Kecamatan Tegalsari
Sorotan publik tertuju pada paket pengadaan untuk satuan pendidikan swasta tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran, SMP Plus Cordova merupakan lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah naungan yayasan milik keluarga Bupati Banyuwangi yang sedang menjabat.
Mengingat grup percakapan tersebut melingkupi berbagai stakeholder penting di Banyuwangi, rumor pemeriksaan oleh APH terkait proyek pengadaan alat musik senilai miliaran rupiah ini kini menjadi perbincangan paling hangat di kalangan publik setempat.
Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Alfian, membantah keras isu mengenai pengadaan peralatan drumband senilai Rp 1,2 Miliar yang dikabarkan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) serta memicu turunnya Aparat Penegak Hukum (APH) dari Jakarta.
Alfian menegaskan bahwa informasi yang sempat beredar dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Info itu insyaallah tidak benar. Nilai pengadaan juga jauh di bawah itu,” kata Alfian saat dikonfirmasi, merespons kabar yang beredar luas di media sosial dan grup perpesanan instan.
Ditanya terkait lembaga atau instasi APH yang akan turun ke Banyuwangi, Alfian belum memberikan konfirmasi lebih lanjut.
(Red/Team)
