Banyuwangi sebuah Kabupaten yang dielu-elukan di panggung nasional. Di bawah kepemimpinan Ipuk Fiestiandani, deretan prestasi dan penghargaan bergengsi diraih seolah tanpa jeda.
Seperti Indonesia Government Award (IGA) 2025 menobatkan Banyuwangi sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia, dan capaian ke-8 kalinya berturut-turut. Disusul kemudian “The Indonesia Smart Nation Awards (ISNA) 2025” sebagai Best Smart Branding, Kovablik Jatim 2025, Wonderful Indonesia Award 2025 dengan predikat “Most Inspiring Tourism Leader”, hingga Inotek Award 2025 yang memborong tiga penghargaan sekaligus.
Di atas kertas, Banyuwangi tampak sempurna.
Di panggung seremoni, Banyuwangi tampak gemilang.
Namun dibalik capaian prestisius, realitas terjadi di lapangan justru memancarkan “kegelapan” yang tak bisa ditutup-tutupi.
Seorang warga berinisial HR, hidup dalam kondisi yang jauh dari kata manusiawi. Rumah yang ditempatinya sudah dalam kondisi separuh roboh, dindingnya retak menganga, atapnyapun sudah runtuh, menunggu waktu untuk benar-benar ambruk, mengancam jiwa penghuninya. Kondisi yang bersangkutan bukan baru saja terjadi.
namun sudah berlangsung hampir 3 tahun sampai saat ini. HR telah mengajukan permohonan bantuan melalui Kelurahan Kampung Melayu,
berkas sudah masuk sesuai prosedur, meskipun sudah diserahkan,
namun hingga tahun 2026, HR menerima jawaban tetap sama, jangankan hadir, tindakan ataupun minimal tidak ada.
Publik berhak bertanya, apa manfaat segala capaian penghargaan dan inovasi, ternyata warga desa/kelurahan yang berdekatan dengan Pendopo Banyuwangi, twrnyata meskipun dalam kondisi miris sekalipun, untuk memperoleh bantuan minimal saja, tidak ada harapan. Kemana program-program Pemkab Banyuwangi, hal yang kecil saja, tidak dapat dibuktikan implementatifnya,
Kasus HR Kampung Melayu, bukti lamban dan tidak responsnya cepatnya birokrasi, potensi ketidaktepatan sasaran, hingga kemungkinan adanya pembiaran struktural yang terus berulang dan terjadi.
Media Mata Dunia menilai dan mengkritisi kondisi yang real terjadi, tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi luka sosial yang nyata. Sebab sejatinya, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah berapa banyak trophi yang dikoleksi, melainkan berapa cepat mereka hadir ketika rakyat berada di titik paling rentan sekalipun pemerintah dapat hadir.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh seremoni.Rakyat butuh rumah yang tidak runtuh.
redaksi/team
