Sidang Perdana Gugatan Wartawan vs Kepala Desa Datar Ditunda, Isu Intimidasi terhadap Kerja Jurnalistik Mengemuka di PN Pemalang

Pemalang — Sidang perdana gugatan perdata yang diajukan sejumlah wartawan terhadap Kepala Desa Datar, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, di Pengadilan Negeri Pemalang pada Selasa (10/03/2026) terpaksa ditunda. Penundaan tersebut terjadi lantaran pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa keterangan yang jelas.

Perkara yang teregister dengan nomor 11/Pdt.G/2026/PN.Pml itu berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diduga dilakukan oleh kepala desa terkait tindakan yang dianggap menghalangi dan mengintimidasi kerja jurnalistik.

Majelis hakim yang memimpin persidangan akhirnya memutuskan untuk menunda sidang dan menjadwalkan kembali persidangan lanjutan pada 31 Maret 2026 dengan agenda yang sama, yakni pemeriksaan administrasi perkara serta pemanggilan kembali pihak tergugat.

Ketidakhadiran tergugat dalam sidang perdana tersebut menjadi catatan penting dalam proses hukum yang tengah berjalan. Dalam perkara perdata, apabila pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut, maka majelis hakim memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses persidangan bahkan hingga menjatuhkan putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat.

Kasus ini sendiri menyedot perhatian kalangan pers dan pegiat kebebasan informasi karena menyangkut dugaan upaya intimidasi terhadap kerja jurnalistik yang dijamin oleh undang-undang.

Dalam gugatan yang diajukan, para penggugat yang berprofesi sebagai wartawan mengklaim mengalami kerugian baik secara materiil maupun non-materiil akibat peristiwa tersebut. Kerugian materiil yang diajukan dalam gugatan meliputi biaya operasional peliputan sebesar Rp25 juta serta biaya klarifikasi dan pemulihan nama baik sebesar Rp75 juta, sehingga total nilai tuntutan yang diajukan mencapai Rp100 juta.

Menurut para penggugat, nilai tersebut bukan sekadar angka nominal, melainkan representasi dari kerugian yang timbul akibat terganggunya proses kerja jurnalistik serta dampak reputasi yang mereka rasakan.

Meski demikian, dalam resume mediasi yang disampaikan dalam proses awal perkara disebutkan bahwa kedua belah pihak sejatinya masih memiliki peluang untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai.

Dalam skema mediasi tersebut, salah satu opsi penyelesaian yang ditawarkan adalah pembayaran ganti rugi oleh pihak tergugat, dengan nilai dan mekanisme yang masih dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak sepanjang ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah.

Proses mediasi itu sendiri diharapkan mampu menghasilkan jalan keluar yang tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, kehormatan profesi, serta nilai-nilai demokrasi yang menjamin kebebasan pers.

Berdasarkan kronologi yang tercantum dalam gugatan, polemik ini bermula pada 16 Februari 2026 ketika muncul informasi mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di lingkungan sebuah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Datar, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, para wartawan kemudian melakukan langkah konfirmasi kepada kepala desa setempat sebagai pejabat publik di wilayah tersebut.

Langkah konfirmasi itu merupakan prosedur jurnalistik yang lazim dilakukan oleh insan pers dalam rangka memastikan keberimbangan informasi serta akurasi pemberitaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun dalam perkembangannya, situasi justru memanas setelah kepala desa diduga mengirimkan voice note ke dalam grup WhatsApp media yang berisi pernyataan:

“Sebenarnya kalau saya mau menuntut bisa saja mas Adi.”

Pernyataan tersebut oleh para penggugat dinilai bukan sekadar respons biasa, melainkan memiliki nuansa intimidatif yang berpotensi menekan kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas peliputan.

Para penggugat menilai bahwa sikap tersebut dapat menciptakan preseden buruk bagi kebebasan pers, khususnya di tingkat desa, apabila tidak disikapi secara serius melalui mekanisme hukum.

Bagi kalangan jurnalis, konfirmasi kepada pejabat publik merupakan bagian dari kerja profesional yang dilindungi undang-undang, bukan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai ancaman ataupun serangan pribadi.

Perkara ini pun kini menjadi sorotan karena menyentuh isu yang lebih luas, yakni relasi antara pejabat publik dan kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.

Sidang lanjutan yang dijadwalkan pada 31 Maret 2026 diperkirakan akan menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana proses hukum ini berkembang, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum terhadap perlindungan kerja jurnalistik di Indonesia.

Bagi para penggugat, perkara ini bukan semata soal gugatan perdata, melainkan juga menyangkut marwah profesi jurnalis yang selama ini berperan sebagai pilar demokrasi dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Apakah sengketa ini akan berakhir di meja mediasi atau berlanjut hingga putusan pengadilan, publik kini menanti jalannya proses hukum yang diharapkan dapat berjalan secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi kebebasan pers. 💪📰

red/team