Banyuwangi Matadunia.co.id Sejarah pemerintahan Banyuwangi menyimpan sejumlah fakta yang belum banyak diketahui masyarakat. Sebelum dikenal sebagai kabupaten dengan sistem pemerintahan modern, wilayah ini pernah melewati masa kerajaan, pemerintahan lokal bentukan kolonial, hingga perubahan struktur administrasi pada abad ke-19.
Setelah Kerajaan Blambangan mengalami keruntuhan, kekuasaan di wilayah tersebut tidak serta-merta langsung berubah menjadi pemerintahan Kabupaten Banyuwangi seperti sekarang.
Ada proses panjang yang melibatkan sejumlah penguasa lokal, perubahan pusat pemerintahan, kepentingan kolonial, serta pergantian nama wilayah.
Salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam sejarah awal pemerintahan Banyuwangi adalah Raden Mas Alit atau Tumenggung Wiraguna I.
Namun, apakah Benar Mas Alit merupakan Bupati pertama Banyuwangi?
Pertanyaan tersebut menarik untuk dikupas karena sejumlah penelitian sejarah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai perjalanan pemerintahan setelah runtuhnya Kerajaan Blambangan.
Mas Alit dan Peralihan Pusat Pemerintahan
Mas Alit merupakan tokoh dari lingkungan keluarga bangsawan Blambangan yang kemudian diangkat VOC sebagai Tumenggung Wiraguna I.
Dalam tulisan Akhudiat berjudul Dari Cara Mengaji ke Islamisasi Blambangan, yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 2012, Mas Alit disebut sebagai Tumenggung Banyuwangi I dengan masa pemerintahan 1773–1782.
Sumber tersebut juga mencatat bahwa pusat pemerintahan pada mulanya berada di Pangpang, kemudian berpindah ke Banyuwangi.
Sementara itu, penelitian Abdur Rahman dan sejumlah peneliti UIN Sunan Ampel Surabaya menguraikan bahwa pada masa pergantian kekuasaan setelah 1767 terdapat beberapa penguasa lokal sebelum Mas Alit.
Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa pusat pemerintahan awal berada di Kutha Ulu Pangpang, kemudian berpindah ke Kutha Benculuk pada masa Tumenggung Jaksanagara.
Setelah itu, pada masa Mas Alit, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kutha Banyuwangi.
Artinya, Mas Alit memiliki posisi penting sebagai tokoh yang memimpin pemerintahan dengan pusat kekuasaan di Kota Banyuwangi.
Namun, statusnya sebagai bupati pertama dalam keseluruhan sejarah administrasi wilayah ini masih menjadi bahan kajian dan perbedaan penafsiran.
Siapa Penerus Mas Alit?
Setelah masa pemerintahan Mas Alit berakhir pada 1782, kekuasaan diteruskan oleh Mas Talib atau Tumenggung Wiraguna II.
Menurut catatan Akhudiat, Mas Talib memerintah pada 1782–1818.
Dalam penelitian sejarah yang mengutip buku Dari Balambangan Menjadi Banyuwangi karya M. Hidayat Aji Ramawidi, terdapat keterangan bahwa perubahan nama Kabupaten Kasepuhan atau Blambangan Timur menjadi Kabupaten Banyuwangi terjadi pada 1812, ketika Mas Talib masih memegang pemerintahan.
Apabila keterangan tersebut benar berdasarkan dokumen administratif, maka Mas Talib memiliki kedudukan penting dalam proses perubahan identitas pemerintahan Banyuwangi.
Hal ini juga membuka ruang penelitian lebih lanjut mengenai siapa yang sebenarnya pertama kali menggunakan nama Kabupaten Banyuwangi secara administratif.
Daftar Para Tumenggung Banyuwangi
Berdasarkan tulisan Akhudiat tahun 2012, terdapat lima tokoh dari keluarga Wiraguna yang tercatat dalam urutan Tumenggung Banyuwangi.
1. Mas Alit – Tumenggung Wiraguna I (1773–1782)
Tokoh yang berperan dalam perpindahan pusat pemerintahan menuju Kota Banyuwangi. Namanya menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah awal pemerintahan kota.
2. Mas Talib – Tumenggung Wiraguna II (1782–1818)
Penerus Mas Alit yang memimpin dalam periode panjang, termasuk masa perubahan kekuasaan kolonial dari VOC menuju pemerintahan Inggris dan kembalinya Belanda.
3. Raden Suranegara – Tumenggung Banyuwangi III (1820–1832)
Putra Mas Talib menurut sumber Akhudiat. Ia memimpin setelah terdapat jeda dalam catatan pergantian pemerintahan dari 1818 hingga 1820.
4. Raden Wiryahadikusuma – Tumenggung Banyuwangi IV (1832–1867)
Cucu Mas Alit yang menggunakan gelar Wiryadanuningrat. Masa pemerintahannya berlangsung selama kurang lebih 35 tahun.
5. Raden Pringgakusuma – Tumenggung Banyuwangi V (1867–1881)
Putra Suranegara yang disebut sebagai penguasa terakhir dari keluarga Wiraguna dalam urutan tersebut.
Setelah masa Pringgakusuma, kepemimpinan dilanjutkan oleh pejabat dari lingkungan kerajaan Surakarta, yakni Arya Suganda menurut tulisan Akhudiat.
Perubahan Pusat Kota dan Tata Pemerintahan
Perpindahan pusat pemerintahan dari wilayah pedalaman menuju kawasan Kota Banyuwangi bukan sekadar perubahan alamat pemerintahan.
Kawasan pesisir Banyuwangi memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Selat Bali dan jalur pelayaran perdagangan.
Kehadiran kepentingan VOC di wilayah tersebut juga berkaitan dengan pengamanan perdagangan dan aktivitas maritim.
Penelitian mengenai masyarakat Blambangan abad ke-19 menjelaskan bahwa perubahan pemerintahan kolonial turut membawa perubahan dalam struktur sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat.
Kota Banyuwangi kemudian berkembang dengan unsur pusat pemerintahan, kawasan perdagangan, permukiman, dan fasilitas keagamaan.
Salah satu bangunan bersejarah yang menjadi bagian dari perkembangan kota adalah Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi.
Keberadaan bangunan tersebut dan kawasan sekitarnya menjadi bagian penting untuk menelusuri sejarah perkembangan tata kota Banyuwangi.
Tahun 1812: Benarkah Nama Kabupaten Banyuwangi Baru Muncul?
Inilah salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian khusus.
Dalam buku Dari Balambangan Menjadi Banyuwangi, M. Hidayat Aji Ramawidi mengemukakan bahwa nama Kabupaten Banyuwangi mulai digunakan pada 1812.
Menurut penjelasan penulis tersebut, sebelumnya wilayah itu dikenal sebagai Kabupaten Kasepuhan atau Kabupaten Blambangan Timur.
Mas Alit disebut sebagai penguasa yang pertama kali memimpin dari pusat pemerintahan di Kota Banyuwangi, sedangkan perubahan nama administratif menjadi Banyuwangi terjadi pada masa Mas Talib.
Penjelasan ini menarik karena memperlihatkan bahwa istilah Banyuwangi sebagai nama kota dan Banyuwangi sebagai nama kabupaten administratif tidak harus muncul pada waktu yang sama.
Meski demikian, penetapan tahun 1812 sebagai tahun perubahan administratif masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui besluit, arsip pemerintahan Inggris, arsip kolonial Belanda, dan dokumen sezaman.
Sejarah tidak cukup hanya dibangun dari satu sumber. Setiap perbedaan catatan harus diperiksa dan dibandingkan.
Mengapa Masyarakat Perlu Mengetahui Sejarah Para Pemimpin?
Perjalanan para Tumenggung Banyuwangi memberikan gambaran bahwa pemerintahan daerah ini telah mengalami berbagai perubahan sejak ratusan tahun lalu.
Ada masa ketika kekuasaan berada di tangan kerajaan. Kemudian muncul pemerintahan lokal di bawah pengaruh kolonial, hingga berkembang menjadi sistem administrasi yang lebih modern.
Masyarakat Banyuwangi perlu mengetahui perjalanan tersebut agar tidak hanya mengenal nama pejabat atau pemimpin yang sedang berkuasa.
Mengenal sejarah berarti memahami bagaimana suatu pemerintahan terbentuk, bagaimana kebijakan dijalankan, serta bagaimana perubahan kekuasaan memengaruhi kehidupan masyarakat.
Pelajaran ini tetap relevan dalam kehidupan demokrasi sekarang.
Pemimpin masa depan seharusnya dinilai bukan hanya dari janji, popularitas, atau besarnya pembangunan fisik, tetapi juga dari integritas, rekam jejak, kebijakan, dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
BANYUWANGI MEMILIKI SEJARAH PANJANG. JANGAN SAMPAI GENERASI SEKARANG HANYA MENGENAL NAMA PEMIMPINNYA, TETAPI TIDAK MEMAHAMI PERJALANAN PEMERINTAHAN YANG MEMBENTUK DAERAH INI.
Media Mata Dunia.co.id akan terus mengupas sejarah para pemimpin Banyuwangi, termasuk kebijakan, perkembangan wilayah, dan perubahan sistem pemerintahan dari masa ke masa.
BERSAMBUNG KE EDISI 6: MAS TALIB DAN MASA PERALIHAN VOC KE INGGRIS – BAGAIMANA KEBIJAKAN KOLONIAL MEMENGARUHI PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BANYUWANGI?
(Red/Team)
