MATADUNIA.CO.ID — Masyarakat perlu memahami bahwa buku kerawangan atau Letter C tanah yang tersimpan di kantor desa maupun kelurahan merupakan dokumen administrasi penting dalam penelusuran riwayat tanah.
Keberadaan dokumen tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Catatan mengenai nomor persil, kohir, luas tanah, nama yang tercatat, serta riwayat administrasi penguasaan tanah dapat menjadi informasi penting bagi masyarakat dalam memastikan asal-usul dan riwayat bidang tanah.
Oleh karena itu, pemerintah desa maupun kelurahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dokumen administrasi yang berada dalam penguasaannya.
Buku kerawangan atau Letter C tidak boleh dihilangkan, dirusak, dimanipulasi, maupun dimusnahkan secara sewenang-wenang.
1. Letter C Bukan Sertifikat, tetapi Penting untuk Menelusuri Riwayat Tanah
Perlu dipahami bahwa Letter C bukan sertifikat hak atas tanah dan tidak dengan sendirinya menjadi bukti kepemilikan yang mutlak.
Namun, Letter C dapat menjadi salah satu petunjuk administrasi dan alat bukti pendukung dalam proses penelusuran riwayat penguasaan tanah, terutama ketika terjadi permasalahan pertanahan.
Karena itu, keberadaan buku tersebut harus dijaga dan setiap perubahan data harus mempunyai dasar serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Masyarakat Berhak Meminta Informasi Riwayat Tanah
Ketika masyarakat datang ke kantor desa atau kelurahan untuk mengetahui data tanah yang berkaitan dengan dirinya, pemerintah desa atau kelurahan semestinya memberikan pelayanan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Informasi yang dapat dimohonkan antara lain:
– Nomor persil dan nomor kohir.
– Nama yang tercatat dalam buku administrasi.
– Luas tanah berdasarkan catatan administrasi.
– Riwayat perubahan pencatatan.
– Keterangan atau kutipan data yang relevan.
Dasar hukumnya adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, termasuk pemerintah desa, melalui mekanisme yang berlaku.
Apabila informasi ditolak, pemohon berhak meminta alasan penolakan dan menempuh mekanisme keberatan sesuai ketentuan.
Perlu digarisbawahi, hak memperoleh informasi tidak berarti masyarakat berhak membawa pulang dokumen asli yang merupakan arsip pemerintah.
3. SANKSI HUKUM BAGI PIHAK YANG MENGHILANGKAN ATAU MERUSAK ARSIP
Ada sejumlah ketentuan hukum yang patut menjadi perhatian pemerintah desa dan kelurahan.
A. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
– Pasal 80 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, yang dapat berlanjut pada penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan sesuai persyaratan pasal tersebut.
– Pasal 83 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta bagi pihak yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara.
– Pasal 86 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta bagi pihak yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar.
– Pasal 87 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta bagi pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar ketentuan.
B. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
– Pasal 52: Badan publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik yang wajib diberikan berdasarkan undang-undang dan mengakibatkan kerugian orang lain dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta.
– Pasal 53: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, atau menghilangkan dokumen informasi publik yang dilindungi negara dan/atau berkaitan dengan kepentingan umum dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.
C. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 17 melarang badan atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang, termasuk bertindak sewenang-wenang.
Pasal 18 mengatur kategori tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Pelanggaran administrasi dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penting: Ancaman pidana tersebut tidak otomatis berlaku hanya karena seseorang tidak memberikan salinan Letter C atau karena arsip tidak ditemukan. Harus dibuktikan terlebih dahulu status arsip, perbuatan, unsur kesengajaan, dan terpenuhinya unsur pasal yang bersangkutan.
4. APA YANG HARUS DILAKUKAN MASYARAKAT JIKA DESA MENOLAK MEMBERIKAN INFORMASI?
Masyarakat dapat melakukan langkah-langkah berikut:
1. Mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada pemerintah desa atau kelurahan.
2. Meminta pencarian data berdasarkan nama pemilik yang tercatat, nomor persil, kohir, dan lokasi tanah.
3. Meminta kutipan atau salinan informasi yang relevan.
4. Apabila ditolak, meminta jawaban beserta alasan penolakan secara tertulis.
5. Mengajukan keberatan kepada atasan PPID sesuai mekanisme UU KIP.
6. Apabila ditemukan dugaan penghilangan, perusakan, atau pemalsuan arsip, melaporkan kepada instansi berwenang dengan membawa bukti pendukung.
5. PEMERINTAH DESA JANGAN MENUTUP AKSES INFORMASI YANG MENJADI HAK MASYARAKAT
Pemerintah desa dan kelurahan merupakan penyelenggara pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, pelayanan administrasi pertanahan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Jangan sampai masyarakat yang ingin mengetahui riwayat tanahnya justru mendapatkan jawaban yang tidak jelas, dipingpong, atau dipersulit tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila dokumen asli harus tetap disimpan di kantor desa, bukan berarti informasi di dalamnya boleh ditutup begitu saja dari masyarakat yang berhak memintanya.
PENUTUP
Persoalan tanah merupakan persoalan serius karena menyangkut hak masyarakat, kepastian hukum, warisan keluarga, dan masa depan generasi berikutnya.
Buku kerawangan atau Letter C harus dijaga sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan.
Pemerintah desa dan kelurahan harus memberikan penjelasan apabila masyarakat meminta informasi mengenai catatan tanahnya.
Jangan sampai arsip yang seharusnya menjadi bagian dari tertib administrasi pemerintahan justru menjadi sumber persoalan baru akibat kurangnya transparansi dan tanggung jawab.
Masyarakat berhak mengetahui, pemerintah berkewajiban melayani, dan arsip negara wajib dijaga!
MATADUNIA.CO.ID — Mengawal Kebenaran, Menyuarakan Kepentingan Masyarakat.
redaksi
