MataDunia.Co.id – Kecaman keras datang dari Senayan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, melayangkan ultimatum tajam, menyoroti lambannya penanganan isu krusial di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, khususnya daerah pemilihan X yang meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian BUMN pada Rabu (23/7/2025), Rizal Bawazier tak segan-segan menyatakan, “Kalau memang Menteri PU-nya tidak mau kerja, ya suruh mundur saja. Jangan bikin rakyat menunggu terus.”
Pernyataan ini sontak menggema dan menarik perhatian publik, terutama masyarakat di daerah pemilihannya yang sudah lama menanti solusi atas berbagai masalah infrastruktur.
Ancaman Nyata Banjir Rob dan Jalur Lingkar Luar yang Tak Kunjung Ada
Rizal Bawazier menyoroti dua isu utama yang dinilai vital bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, Politikus PKS ini menegaskan bahwa pembangunan tanggul rob raksasa di Pekalongan dan Pemalang sudah sangat mendesak. Ia mengungkapkan kekhawatiran serius karena elevasi tanah yang semakin rendah, hanya tinggal satu meter dari permukaan air laut.
”Masalah tanggul ini sudah saya sampaikan berulang kali. Bahayanya nyata… Kalau tidak segera ditangani, tahun 2026 bisa jadi bencana besar,” tegas Rizal.
Mirisnya, proyek ini disebut sudah masuk dalam Program PMM dan anggarannya pun telah tersedia, namun nihil tindak lanjut dari Kementerian PUPR.
Selain rob, Rizal juga menyoroti kondisi lalu lintas yang semrawut di pusat kota Pekalongan dan Batang. Kedua wilayah ini masih harus dilalui kendaraan berat karena tidak adanya jalur lingkar luar Pantura.
”Bayangkan, satu-satunya kawasan pantura yang tidak punya jalur lingkar luar itu cuma Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Truk-truk besar masih lalu lalang di pusat kota. Ini tragis!” keluhnya.
Padahal, rencana pembangunan jalur sepanjang hampir 38 kilometer ini sudah diusulkan sejak era wali kota sebelumnya, dan anggaran dari 2025 hingga 2029 pun disebut sudah siap.
Ketidaksabaran Rizal Bawazier bukan tanpa alasan. Ia merasa Kementerian PUPR hanya memberikan janji tanpa aksi konkret. Nada ancaman tersirat dalam pernyataannya bahwa masyarakat Dapil X akan kehilangan rasa hormat terhadap Menteri PUPR jika proyek-proyek vital ini terus diabaikan.
“Kalau sampai tahun depan belum juga dijalankan, mohon maaf, warga kami tak lagi punya respect kepada Menteri PU. Ini bukan ancaman, tapi jeritan masyarakat,” cetusnya.
Rizal bahkan mendesak Menteri BUMN Erick Thohir, yang disebutnya dekat dengan Presiden Prabowo, untuk ikut mendorong percepatan realisasi proyek-proyek strategis ini.
Pernyataan keras Rizal Bawazier ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat. Warga Pemalang dan Pekalongan, serta wilayah sekitarnya, kini menanti respons nyata. Akankah ultimatum ini memicu pergerakan, ataukah proyek krusial ini akan terus terkatung-katung, mengikis kepercayaan rakyat pada pemerintah?
Red/TimRedaksi
