CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kini tengah memutar otak menghadapi kebijakan baru dari pemerintah pusat yang akan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang.
Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Cirebon dipastikan menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup besar dengan nilai pemotongan mencapai lebih dari Rp305 miliar.
Bupati Cirebon, Imron, membenarkan kabar tersebut dan menyebut kebijakan itu menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, pengurangan dana transfer akan berdampak signifikan terhadap sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
“Kabupaten Cirebon akan kena pangkas sekitar Rp305 miliar. Dampaknya tentu sangat terasa, terutama dalam pembiayaan program kerja yang selama ini bersumber dari dana transfer pusat,” ungkap Bupati Imron, Jumat (11/10/2025).
Imron menjelaskan, dana transfer dari pemerintah pusat selama ini menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari peningkatan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga program sosial bagi masyarakat miskin.
Dengan adanya pemotongan ini, Pemkab Cirebon mau tidak mau harus melakukan penyesuaian ulang terhadap rencana kerja dan prioritas pembangunan tahun 2026.
“Kita sedang melakukan evaluasi dan efisiensi di semua lini. Beberapa program yang sifatnya belum mendesak kemungkinan akan ditunda, sementara program prioritas seperti pelayanan dasar masyarakat tetap diupayakan jalan,” tambahnya.
Bupati juga mengaku sudah meminta seluruh perangkat daerah untuk berinovasi mencari alternatif pendanaan lokal, baik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kolaborasi dengan pihak swasta, maupun optimalisasi potensi ekonomi daerah seperti pariwisata, industri kecil, dan sektor pertanian.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, yang turut dikonfirmasi, menyebut langkah strategis tengah disusun agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Salah satunya adalah dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Kita sedang kaji ulang semua program agar tidak ada pemborosan. Setiap rupiah harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhanyang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik lokal juga menilai bahwa kebijakan pemangkasan dana transfer ini harus diantisipasi secara cermat agar tidak memukul perekonomian daerah.
Kabupaten Cirebon yang selama ini bergantung pada dukungan anggaran pusat diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi daerahnya melalui inovasi fiskal dan peningkatan PAD.
Dengan kondisi ini, Pemkab Cirebon kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan.
Namun demikian, Bupati Imron menegaskan bahwa semangat untuk membangun dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak akan surut.
“Kami tetap optimis. Walau ada pemotongan, kita akan berusaha maksimal agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Kuncinya kerja keras, efisiensi, dan kolaborasi,” tegasnya.
Red/Urip S (Kabiro)
