Rizal menilai, meski saat ini pemerintah telah memberikan relaksasi pajak untuk penghasilan hingga Rp10 juta di lima sektor tertentu, angka tersebut masih bisa ditingkatkan jika berkaca pada kebijakan di negara-negara tetangga.
Belajar dari Negara Tetangga
Menurut Rizal, kebijakan threshold atau ambang batas bebas pajak di beberapa negara tetangga sudah mencapai angka Rp25 juta hingga Rp30 juta per bulan. Ia meyakini Indonesia bisa menerapkan hal serupa untuk seluruh sektor, bukan hanya sektor tertentu.
“Kalau menurut keyakinan saya, melihat dari negara-negara tetangga, itu malah threshold-nya sampai Rp25 juta dan Rp30 juta bebas pajak untuk karyawan. Tidak apa-apa PPh 21-nya turun sementara, karena nanti alirannya akan lari ke konsumsi, yaitu PPN,” ungkap Rizal kepada tim
Rizal menjelaskan logika ekonomi di balik usulan ini. Karyawan dengan penghasilan di bawah Rp25 juta cenderung memiliki sifat konsumtif yang tinggi, terutama terhadap barang-barang produksi lokal.
Jika beban PPh 21 dihilangkan, masyarakat akan memiliki uang lebih (disposable income) untuk berbelanja. Aktivitas belanja ini secara otomatis akan meningkatkan penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Peningkatan Konsumsi: Masyarakat lebih berani membelanjakan uangnya (spending).
- Dukungan Produk Lokal: Kelompok penghasilan ini dominan membeli barang lokal yang juga memiliki komponen PPN.
- Pertumbuhan Perusahaan: Banyak perusahaan yang menanggung pajak karyawan. Jika dibebaskan, biaya operasional perusahaan berkurang dan mereka bisa lebih berkembang.
Pajak untuk Konsumsi Barang Impor
Namun, Rizal memberikan catatan bahwa fasilitas ini sebaiknya difokuskan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp25 juta. Untuk penghasilan di atas angka tersebut, ia menilai pengenaan pajak tetap relevan.
“Kalau di atas Rp25 juta mungkin banyak yang beli barang-barang impor, itu tidak apa-apa dikenakan pajak karyawan, tidak masalah. Tapi kalau di bawah itu, harusnya bisa dibebaskan agar masyarakat berani untuk spending,” jelasnya.
Mencegah Defisit Konsumsi
Di akhir pernyataannya, Rizal menekankan bahwa tantangan ekonomi saat ini adalah bagaimana menjaga agar tidak terjadi defisit konsumsi.
Pajak yang terlalu tinggi di tingkat karyawan justru membuat masyarakat menahan belanja, yang pada akhirnya memperlambat roda ekonomi.
“Gimana supaya masyarakat lebih banyak dominan berbelanja dan berani untuk spending. Kalau pajaknya sudah tinggi, mereka tidak akan berani belanja,” pungkas Rizal.
Red/Tim
