BANYUWANGI – Program pembangunan sektor pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, kini menjadi sorotan tim investigasi Media Mata Dunia.
Proyek bertajuk Optimasi Lahan Non Rawa yang berada di wilayah Kelompok Tani Rukun Sentosa tersebut tercantum memiliki luas layanan mencapai 35 hektare. Namun, muncul pertanyaan serius mengenai realisasi manfaat proyek tersebut bagi para petani yang membutuhkan ketersediaan air untuk mengairi lahan persawahan mereka.
Mbah Geger, bagian dari Tim Investigasi Media Mata Dunia, mempertanyakan pelaksanaan dan hasil pekerjaan proyek tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi dan temuan lapangan yang disampaikan kepada tim, hingga saat ini air bersih yang diharapkan dapat dimanfaatkan petani belum juga keluar atau mengalir sama sekali.
PAPAN INFORMASI ANGGARAN DIPERTANYAKAN, TRANSPARANSI JANGAN SEKADAR FORMALITAS!
Berdasarkan dokumentasi papan informasi kegiatan, proyek tersebut mencantumkan sejumlah keterangan resmi:
– Instansi: Kementerian Pertanian.
– Direktorat: Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
– Pelaksana wilayah: BPLIP Kelas 1 Bandung.
– Kegiatan: Optimasi Lahan Non Rawa.
– Lokasi: Kelompok Tani Rukun Sentosa.
– Desa: Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.
– Luas layanan: 35 hektare.
– Sumber dana: APBN Tahun Anggaran 2026.
Namun, Mbah Geger mempertanyakan keberadaan papan informasi anggaran dan kegiatan yang menurut keterangan tim investigasi saat ini sudah tidak terlihat di lokasi.
Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: mengapa informasi kegiatan dan anggaran tidak terpampang secara jelas sehingga masyarakat, khususnya petani penerima manfaat, dapat mengetahui secara terbuka pelaksanaan program yang menggunakan uang negara tersebut?
Transparansi bukan sekadar memasang papan informasi ketika pekerjaan dimulai. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program dilaksanakan, apa hasil pekerjaannya, dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan.
35 HEKTARE MENJADI ANGKA DI PAPAN, TETAPI DI MANA AIR UNTUK PETANI?
Hal yang paling menjadi perhatian adalah persoalan ketersediaan air.
Program optimasi lahan pertanian semestinya memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Namun, apabila fasilitas yang dibangun belum mampu mengalirkan air, maka efektivitas dan hasil pekerjaan tersebut patut dievaluasi.
Para petani tidak membutuhkan sekadar tulisan proyek, papan informasi, ataupun angka luas layanan 35 hektare.
Yang mereka butuhkan adalah air yang benar-benar mengalir ke lahan persawahan.
Jangan sampai program yang digelontorkan menggunakan APBN justru hanya meninggalkan tanda tanya, sementara petani tetap harus berhadapan dengan persoalan kebutuhan pengairan sawah.
Mbah Geger menilai persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penerima janji program, tetapi tidak memperoleh manfaat sebagaimana tujuan kegiatan.
MEDIA MATA DUNIA MINTA KLARIFIKASI DAN EVALUASI MENYELURUH
Tim Investigasi Media Mata Dunia mendorong Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, serta BPLIP Kelas 1 Bandung untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai:
1. Berapa nilai anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa di Desa Sumbersari tersebut?
2. Siapa pihak pelaksana atau penyedia pekerjaan di lapangan?
3. Bagaimana progres dan hasil pekerjaan hingga saat ini?
4. Mengapa papan informasi kegiatan dan anggaran tidak lagi terlihat di lokasi?
5. Mengapa air belum dapat dialirkan atau dimanfaatkan oleh petani?
6. Apakah pekerjaan telah dinyatakan selesai atau masih dalam tahap pelaksanaan?
7. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap target layanan seluas 35 hektare?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
JANGAN BIARKAN PETANI HANYA MENJADI PENONTON PROGRAM PEMBANGUNAN!
APBN berasal dari uang rakyat. Maka, setiap program yang dibiayai negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasil dan manfaatnya.
Jangan sampai di atas kertas tertulis optimasi lahan seluas 35 hektare, tetapi di lapangan petani masih menunggu setetes air untuk mengairi sawahnya.
Media Mata Dunia akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait.
Sebab pembangunan pertanian bukan diukur dari besarnya tulisan pada papan proyek, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan para petani.
Redaksi Media Mata Dunia
Mengawal transparansi, mengawasi pembangunan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
redaksi/mbah geger
