JATINEGARA, 22 November 2025 – Kondisi SD Negeri Capar, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, kini berada pada titik paling memprihatinkan dalam sejarah pendidikan daerah tersebut. Bangunan yang hampir roboh, fasilitas yang rusak berat, hingga proses belajar yang berjalan di tengah keterbatasan ekstrem, semuanya menggambarkan betapa pemerintah tampak tidak serius mengurus pendidikan dasar di pelosok wilayahnya sendiri.
Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, diketahui bahwa pintu kelas tidak bisa ditutup, tiang bangunan lapuk, atap dan plafon bolong, dan tembok hampir runtuh. Sementara lantai yang mengelupas dan retak membuat ruang kelas tidak layak ditempati murid.
Kepala Sekolah SD Negeri Capar, Nurwadi, mengaku telah mengajukan usulan perbaikan berkali-kali. Namun setiap tahun jawaban yang diterima selalu sama:
“Bantuan tidak bisa diberikan karena tanah sekolah belum bersertifikat.”
Pertanyaan Tajam: Apakah Sertifikat Lebih Penting dari Nyawa Anak-Anak?
Menjadi sangat janggal ketika keselamatan murid dan guru justru dipaksa kalah oleh birokrasi sertifikat. Apalagi banyak kasus di daerah lain menunjukkan bahwa pemerintah tetap bisa mengucurkan bantuan darurat meski lahan belum bersertifikat, asalkan kondisi bangunan membahayakan.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar:
Apakah pemerintah menunggu salah satu bangunan ambruk dan memakan korban dulu baru bergerak?
Jika benar demikian, ini adalah kelalaian serius yang tidak hanya memalukan, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang aman.
Dana BOS Jelas Tak Cukup: Pemerintah Harusnya Tahu Ini
SD Negeri Capar hanya mengandalkan Dana BOS yang jumlahnya terbatas dan memang tidak diperuntukkan untuk rehabilitasi bangunan rusak berat. Guru-guru di sekolah tersebut mengakui, dana BOS bahkan tidak cukup untuk menambal kerusakan kecil, apalagi memperbaiki tiang lapuk dan atap yang nyaris runtuh.
Ini bukan kasus baru. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya paham bahwa BOS bukan solusi untuk menyelamatkan gedung yang nyaris roboh. Namun anehnya, tidak ada tindak lanjut berarti dari pihak terkait.
Bantuan Dipersulit, Buku Pun Terlambat: Ada Apa dengan Dinas Pendidikan?
Tidak hanya soal bangunan, pengiriman buku ke SD Capar pun berulang kali terlambat, makin memperjelas bahwa sekolah ini seperti “tidak dianggap ada” oleh pemangku kebijakan pendidikan di Kabupaten Tegal.
Ketika bantuan untuk rehabilitasi diajukan, persyaratan administrasi justru semakin dipersulit. Bukannya mencari solusi, dinas terkait terkesan melempar tanggung jawab dan bersembunyi di balik alasan teknis.
Ini menunjukkan pola pembiaran yang tidak bisa lagi ditoleransi.
Seruan Keras: Pemerintah Harus Turun Tangan Sekarang, Bukan Besok
Wartawan Media Mata Dunia, Riki Maulana, yang meliput langsung kondisi sekolah tersebut, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan administratif.
“Masalah ini sudah bertahun-tahun tidak digubris. Jangan sampai sertifikat dijadikan tameng sementara bangunan sekolah sudah jelas membahayakan. Pemerintah harus turun tangan sekarang, bukan setelah ada korban. Ini bukan soal anggaran, tapi soal kemauan politik dan keberpihakan kepada rakyat kecil, khususnya anak-anak pedesaan,” ujar Riki Maulana.
SD Negeri Capar adalah salah satu bukti nyata bahwa pembangunan pendidikan tidak berjalan merata. Di saat pemerintah sering bicara tentang kualitas pendidikan dan pemerataan fasilitas, kondisi seperti ini menunjukkan adanya jurang besar antara retorika dan kenyataan.
Jika Tidak Ada Aksi Cepat, Maka Ini Bukan Lagi Kelalaian — Ini Pengabaian
Publik dan seluruh pemerhati pendidikan mendesak Bupati Tegal, Dinas Pendidikan, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah darurat, bukan sekadar rapat, bukan sekadar survei ulang, tetapi tindakan nyata yang dapat memastikan keselamatan murid di SD Negeri Capar.
repoter : riki maulana
