Jepara – Suasana penuh tanda tanya terjadi di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Saat Bupati Jepara hadir di salah satu rumah warga yang dijadikan titik kumpul aspirasi masyarakat terkait penolakan pembangunan gardu induk PLN, justru tidak tampak satupun perangkat desa hadir mendampingi.
Padahal, kehadiran Bupati merupakan momen yang sangat dinantikan warga. Mereka menilai, turunnya orang nomor satu di Jepara ini sebagai bukti kepedulian pemerintah kabupaten terhadap keresahan rakyat. Namun, absennya perangkat desa justru memunculkan kesan negatif yang sulit dihindari.
Bagi warga, sikap pemerintah desa seolah menunjukkan ketidakpedulian, bahkan diduga kuat ada unsur kesengajaan maupun pembiaran. Alih-alih hadir untuk berdiri bersama warganya, Pemdes Tunggul Pandean justru memilih absen di saat forum aspirasi paling penting berlangsung.
“Sulit diterima akal sehat. Bagaimana mungkin ketika Bupati datang ke rumah warga untuk mendengar suara rakyat, justru perangkat desa tidak ada. Rasanya seperti ada unsur kesengajaan untuk tidak menghadiri forum ini,” tegas salah seorang tokoh masyarakat dengan nada kecewa.
Kekecewaan warga pun semakin memuncak. Seorang warga lainnya bahkan menyuarakan kritik lebih keras.
“Kalau perangkat desa tidak bisa berdiri bersama warganya, lebih baik mundur saja dari jabatan. Kami tidak butuh pemimpin yang hanya ada di kantor, tapi menghilang saat rakyatnya berteriak. Ini jelas bentuk pembiaran dan penghinaan, bukan hanya kepada kami warga, tapi juga kepada Bupati yang sudah mau datang langsung,” ujarnya lantang.
Warga menilai, seharusnya perangkat desa berada di garis terdepan, mendampingi dan menyaksikan langsung dinamika yang terjadi. Dengan tidak hadirnya mereka, kekecewaan masyarakat kian mendalam, bahkan memunculkan asumsi bahwa pemerintah desa membiarkan warga berjuang sendiri menghadapi persoalan besar yang menyangkut kepentingan hidup mereka.
Kini publik menunggu jawaban resmi dari Pemdes Tunggul Pandean. Tanpa klarifikasi yang jelas, dugaan adanya unsur kesengajaan maupun pembiaran ini dikhawatirkan semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan antara warga dan pemerintah desa.
