BANYUWANGI — Pekerjaan pembangunan sumur bor Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, yang disebut merupakan program Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, terus menjadi sorotan.
Pasalnya, keberadaan sumur bor tersebut hingga kini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan air para petani. Debit air yang keluar disebut sangat kecil, sementara kondisi sejumlah persawahan justru membutuhkan pasokan air segera.
Para petani berharap program pemerintah tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian, bukan sekadar menjadi bangunan yang berdiri tanpa memberikan manfaat maksimal.
Salah seorang petani, Pendik, mengungkapkan keresahannya.
“Petani hari ini sangat membutuhkan air untuk mengairi sawah. Lihat saja sawah saya sangat kering, bisa-bisa tanamannya mati. Tolong pemerintah melihat jeritan para petani. Kalau membuat sumur hanya untuk pajangan, percuma. Anggarannya juga berasal dari uang rakyat,” ujar Pendik.
Kades Sumbersari: Kami Juga Susah dengan Program Itu
Untuk memperoleh kejelasan, Media Mata Dunia melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Sumbersari, Khamdam, melalui pesan WhatsApp.
Saat ditanya mengenai informasi pelaksanaan program JIAT tersebut dan pihak yang mengerjakannya, Khamdam memberikan jawaban singkat namun cukup menarik perhatian.
“Info apa, kami juga susah dengan program itu. Wilayah kami masih susah dengan kebutuhan air,” jawab Khamdam.
Pernyataan tersebut semakin menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, program JIAT pada prinsipnya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, sementara pemerintah desa sendiri mengakui bahwa wilayahnya masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air.
Jika demikian, sejauh mana manfaat proyek tersebut telah dirasakan masyarakat, khususnya para petani?
Siapa Pelaksana dan Berapa Nilai Anggarannya?
Hasil penelusuran Media Mata Dunia di lokasi juga menemukan sejumlah informasi proyek yang dinilai belum memberikan gambaran secara lengkap kepada masyarakat.
Identitas pelaksana pekerjaan, baik CV maupun PT, serta informasi mengenai nilai anggaran dan pihak pengawas proyek perlu dijelaskan secara terbuka.
Hal ini bukan untuk menuduh adanya pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas proyek yang menggunakan anggaran negara.
Apalagi persoalan tersebut kini bersinggungan langsung dengan kebutuhan petani. Ketika sawah membutuhkan air, masyarakat tentu berhak mengetahui apakah pekerjaan yang telah dibangun memang sesuai perencanaan dan target teknis yang ditetapkan.
Debit Air Jadi Pertanyaan Utama
Pertanyaan paling mendasar saat ini adalah mengenai debit air.
Apakah debit air yang keluar memang sudah sesuai dengan target dalam perencanaan teknis proyek JIAT? Jika belum, apa penyebabnya? Apakah diperlukan perbaikan pompa, pengeboran lanjutan, atau evaluasi terhadap konstruksi sumur?
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan tidak hanya melihat proyek dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga memastikan fungsi dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, bagi petani, keberhasilan proyek bukan diukur dari berdirinya sumur bor, melainkan dari seberapa mampu air tersebut mengalir dan menyelamatkan tanaman mereka.
Media Mata Dunia masih membuka ruang konfirmasi kepada pihak pelaksana pekerjaan, BBWS, Kementerian PUPR, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksana proyek, nilai anggaran, target debit air, hasil pekerjaan, serta alasan mengapa debit air yang keluar saat ini masih sangat kecil.
Petani menunggu air. Masyarakat menunggu transparansi. Publik menunggu jawaban.
red/team/mbah geger
