BLITAR | Kondisi Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, kini menjadi sorotan tajam berbagai media dan perhatian masyarakat umum. Diduga Hal ini menyusul polemik yang mencuat terkait kinerja Kepala Desa Gadungan, Dhydiet Setya Budhy, S.Pd., yang saat ini masih menjabat dalam satu periode kepemimpinannya.
Sejumlah warga Desa Gadungan yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa. Menurut pengakuan mereka, selama dipimpin oleh kepala desa saat ini, dirasakan belum ada pembangunan yang signifikan.
“Selama dipimpin beliau, rasanya tidak ada pembangunan. Kalau pun ada kegiatan seperti rabat jalan atau kegiatan lainnya, pasti meminta bantuan atau iuran kepada masyarakat,” ungkap salah satu narasumber.
Keprihatinan warga semakin memuncak ketika tim berusaha melakukan konfirmasi langsung terkait penggunaan anggaran desa. Namun, jawaban yang diterima dinilai tidak memuaskan.
“Kemarin kami sudah coba konfirmasi, tapi jawabannya malah menyuruh kami bertanya ke Inspektorat atau ke pihak Kecamatan. Padahal sebagai pemegang dan pengelola anggaran, kok seolah tidak tahu-menahu?” keluh warga.
Anggaran BUMDes Rp 275 Juta Jadi Pertanyaan Besar
Selain soal pembangunan fisik, warga juga mempertanyakan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang nilainya mencapai Rp 275 juta.
Dari informasi yang beredar, dana tersebut dikatakan digunakan untuk pembelian sapi yang pengelolaannya dipegang oleh perangkat desa. Namun ironisnya, masyarakat luas di Desa Gadungan mengaku tidak pernah tahu perkembangan usaha tersebut, termasuk keberadaan dan kondisi sapi yang dimaksud.
“Kami tidak pernah tahu bagaimana pengelolaan BUMDes dan sapinya. Uang negara dan uang desa harus jelas peruntukannya,” tegas warga.
Warga Desak Pihak Berwenang Turun Tangan
Melihat berbagai kejanggalan tersebut, seluruh lapisan masyarakat Desa Gadungan kini bersatu menyuarakan aspirasi. Mereka meminta kepada pihak-pihak berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan ulang dan audit menyeluruh terkait pengelolaan keuangan desa.
Warga secara tegas meminta Kejaksaan Negeri Blitar dan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya di Kabupaten Blitar untuk turun tangan mengusut tuntas kasus ini demi keadilan dan transparansi pengelolaan anggaran desa.(wandi)
