Kabupaten Blitar – Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kabupaten Blitar, besok Kamis (7/5/2026), menggelar aksi damai di tiga lokasi.
Ke tiga lokasi ini rencana aksi damai akan dimulai di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar, ke dua di Polres Blitar dan terakhir aksi damai akan digelar di kantor KONI Kabupaten Blitar.
Kurang lebih PSHT Kabupaten Blitar akan mengerahkan massa aksi 1.000 peserta. Bahkan, informasi yang masuk ke Liputanesia, peserta akan lebih dari 1.000 massa.
Ketua Cabang (Kacab) PSHT, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, menyampaikan aksi damai besok itu merupakan langkah untuk menegaskan kepada publik, khususnya kepada jajaran Forkopimda, kepengurusan yang sah secara hukum PSHT saat ini ialah kepengurusan yang diketuai umum Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc.
Penegasan ini menurut Tugas juga sebagai upaya penegakan hukum dalam hal organisatoris, mengingat Mahkamah Agung melalui keputusan Peninjauan Kembali (PK) telah menetapkan Muhammad Taufiq sebagai ketua umum PSHT.
Karena itu, Tugas mengkonfirmasi bahwa jika sampai hari ini masih ada pihak yang mengatasnamakan PSHT di luar kepemimpinan Muhammad Taufiq, melakukan sebuah kegiatan, maka itu merupakan tindakan organisasi tanpa bentuk. Dan aparat penegak hukum bersama pemerintah wajib menindak tegas terhadap organisasi tanpa bentuk alias ilegal itu.
“Kita akan melakukan aksi damai dengan tertib dan menjaga keamanan. Apabila ada yang anarkis, ada oknum yang melakukan anarkis terhadap aksi damai kami, maka dipastikan orang-orang ini adalah penyusup yang ingin membikin gaduh agar tidak kondusif,” ungkap pria yang biasa dipanggil Bagas itu.
Bagas turut menyampaikan kepada peserta aksi untuk mematuhi tata tertib lalu lintas, mematuhi aturan yang berlaku dalam mengikuti aksi damai menyampaikan pendapat di muka umum sejak awal hingga paripurna.
“Mari kita tunjukkan PSHT yang menjunjung tinggi hukum di atas segalanya. Kita sebagai warga PSHT yang benar-benar berbudi pekerti luhur sebagai ajaran setia hati. Jika ada PSHT abal-abal, aparat penegak hukum dan pemerintahan wajib menindak tegas orang-orang yang mengaku warga PSHT di luar kepemimpinan Kangmas Taufiq,” pungkasnya.(*)
