Banyuwangi, Jawa Timur –
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Laskar Prabu Wangi mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi untuk segera melakukan pengkajian ulang terhadap akurasi dan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Desakan ini menyusul temuan di lapangan bahwa masih banyak warga Banyuwangi yang sudah tercatat dalam DTKS, namun tidak pernah menerima bantuan sosial dalam bentuk apapun.
Ketua Umum DPP Laskar Prabu Wangi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi ini, yang dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial. “Kami menemukan banyak warga miskin yang masuk dalam DTKS, tapi tidak mendapat bantuan. Ini ironi. Pemerintah pusat dan daerah seolah tidak sinkron dalam data dan implementasi di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, dugaan adanya penyimpangan atau ketidaktepatan dalam verifikasi dan validasi data penerima bantuan di tingkat desa hingga kabupaten patut ditindaklanjuti secara serius. Jika tidak, hal ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial di tengah masyarakat yang sedang berjuang dalam tekanan ekonomi.
“Kami minta Kemensos RI dan Dinsos Banyuwangi tidak hanya duduk di balik meja. Turun ke lapangan. Lihat langsung kondisi rakyat. Jangan sampai yang benar-benar miskin malah tidak tersentuh, sementara yang mampu justru menikmati bantuan,” tegasnya.
DPP Laskar Prabu Wangi juga mendorong adanya transparansi publik dalam pengelolaan data DTKS, serta membuka ruang pengaduan dan koreksi data dari masyarakat secara langsung, agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
Pihaknya menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan siap menggelar aksi atau audiensi resmi jika tidak ada langkah konkret dari pihak terkait.
