Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ikut bereaksi terkait riuh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belakangan menjadi sorotan publik. Fenomena melonjaknya nominal PBB di sejumlah daerah memicu kegelisahan masyarakat, termasuk di Kabupaten Cirebon.
Di wilayah Cirebon, masyarakat mengaku terkejut lantaran kenaikan PBB disebut mencapai hingga 1000 persen. Kondisi ini langsung menjadi perbincangan hangat, karena dinilai sangat membebani warga. Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat itu, kenaikan PBB sebesar 250 persen memicu gelombang protes masyarakat hingga menuntut bupatinya mundur dari jabatannya.
Di tengah riuh isu kenaikan PBB ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru mengambil langkah berbeda. Lewat akun Instagram pribadinya, Dedi mengimbau seluruh kepala daerah di Jawa Barat agar memberikan diskon terhadap tunggakan PBB masyarakat.
Menurut Dedi, kebijakan tersebut perlu segera dipertimbangkan demi meringankan beban masyarakat. “Kebijakan pajak memang penting untuk pendapatan daerah, tetapi jangan sampai membuat rakyat terbebani berlebihan. Kita harus tetap mengedepankan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil,” tulis Dedi dalam unggahan media sosialnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bergerak cepat. Ia menyebut, Pemprov sudah menyiapkan dan mengirimkan surat resmi kepada 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, yang ditujukan langsung kepada para bupati dan wali kota.
“Pak Gubernur menyampaikan arahan kepada kami untuk menyiapkan surat yang ditandatangani langsung oleh beliau dan ditujukan kepada 27 kepala daerah. Surat ini intinya mengimbau agar para kepala daerah memberikan diskon tunggakan PBB sesuai kondisi di daerah masing-masing,” ungkap Herman Suryatman
Herman Suryatman menambahkan, arahan Gubernur Jawa Barat ini sejalan dengan semangat kolaborasi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Ia berharap, langkah ini dapat direspons positif oleh pemerintah daerah sehingga warga benar-benar bisa merasakan manfaatnya.
Kebijakan Dedi Mulyadi ini menjadi sorotan, mengingat saat banyak kepala daerah justru disorot karena memberlakukan kenaikan PBB, Pemprov Jawa Barat tampil dengan pendekatan berbeda: mendorong keringanan pajak agar masyarakat tidak semakin terhimpit.
Red/Kabiro Cirebon(Urip S)
