Banyuwangi – Komite Percepatan Transformasi Digital Nasional (KPTDP) bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperkuat upaya digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar Pelatihan Pendamping dalam rangka mempersiapkan masa sanggah penyaluran bantuan sosial, yang dilaksanakan di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, pada Selasa (20/1/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pendamping sosial di tingkat desa agar mampu memahami mekanisme penyaluran bansos digital, sekaligus mendampingi masyarakat dalam menyampaikan sanggahan atau klarifikasi data penerima bantuan secara tepat, transparan, dan akuntabel.
Pelatihan diikuti oleh 6 kecamatan yaitu, Sempu, Songgon, Singojuruh, Rogojampi, Kalibaru, Glenmore, serta Dinas Sosial PPKB, Dispenduk, Kominfo, BPS, para pendamping sosial, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat setempat. Materi yang disampaikan meliputi pemanfaatan sistem bansos digital, alur masa sanggah, validasi dan verifikasi penerima data, serta peran pendamping dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Rahmat Danu Andika, Digital Principal Expert Dewan Ekonomi Nasional yang mewakili KPTDP, menjelaskan bahwa digitalisasi penyaluran bantuan sosial merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berkeadilan.
“Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi bagaimana memastikan bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masa sanggah menjadi instrumen penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan koreksi data, dan di dalamnya membantu peran pendamping yang sangat krusial,” jelas Rahmat Danu Andika.
Ia menambahkan bahwa pendamping diharapkan mampu menjadi agen literasi digital di masyarakat, sehingga proses penyaluran bansos dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan potensi kesalahan data dan konflik sosial di tingkat akar rumput.
Sementara itu, Henik Setyorini, AP, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Banyuwangi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung penuh upaya digitalisasi bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan sosial di daerah, sekaligus memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Henik juga berharap para pendamping dapat menyampaikan secara profesional, responsif, dan humanis dalam mendampingi masyarakat selama masa sanggah.
Melalui kegiatan ini, KPTDP, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah Banyuwangi berharap terwujudnya sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan, selaras dengan agenda transformasi digital nasional.
Red/Tim
