Banyuwangi – Wajah sebuah kota sering kali tidak hanya diukur dari megahnya gedung pemerintahan atau ramainya destinasi wisata, tetapi juga dari hal-hal sederhana yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satunya adalah kondisi fasilitas publik seperti trotoar. Namun, pemandangan berbeda justru terlihat di salah satu sudut Kota Banyuwangi.
Di Jalan Hos Cokroaminoto No. 61, Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, trotoar yang seharusnya menjadi jalur aman dan nyaman bagi pejalan kaki kini tampak rusak dan memprihatinkan.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Minggu (8/3/2026), sejumlah paving dan ubin trotoar terlihat pecah, bergeser, bahkan sebagian ambles. Permukaan yang tidak rata tersebut membuat jalur pejalan kaki menjadi berbahaya, terutama bagi anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas yang menggantungkan aksesibilitasnya pada fasilitas tersebut.
Ironisnya, pada trotoar tersebut sebenarnya telah dipasang guiding block, yakni jalur khusus bagi penyandang disabilitas netra sebagai penunjuk arah berjalan. Namun keberadaan fasilitas yang seharusnya menjadi simbol kota ramah disabilitas itu kini kehilangan fungsi utamanya. Sebagian guiding block tertutup puing-puing trotoar yang rusak, sementara sebagian lainnya ikut terangkat akibat kerusakan konstruksi.
Alih-alih menjadi sarana mobilitas yang aman dan inklusif, trotoar tersebut justru berpotensi menjadi sumber kecelakaan bagi masyarakat yang melintas.
Kondisi ini semakin menimbulkan sorotan publik karena terjadi di tengah ramainya keluhan masyarakat mengenai banyaknya jalan berlubang di sejumlah titik wilayah Banyuwangi. Dalam beberapa waktu terakhir, keluhan terkait kerusakan infrastruktur jalan kerap bermunculan di berbagai platform media sosial hingga menjadi bahan pemberitaan di sejumlah media.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang semakin keras terdengar di ruang publik: bagaimana sebenarnya kualitas pengelolaan infrastruktur di Banyuwangi?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan mengingat Kabupaten Banyuwangi selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang kerap meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional, termasuk Piala Adipura—sebuah penghargaan yang diberikan kepada kota-kota yang dinilai berhasil dalam pengelolaan kebersihan, tata lingkungan, serta penataan kawasan perkotaan.
Namun bagi sebagian masyarakat, penghargaan tersebut kini mulai dipertanyakan relevansinya dengan kondisi nyata yang mereka temui di lapangan.
Tidak sedikit warga menilai bahwa wajah kota yang sesungguhnya bukan hanya yang terlihat saat penilaian lomba atau kegiatan seremonial, melainkan kondisi fasilitas publik yang setiap hari digunakan masyarakat.
“Kalau trotoar saja rusak seperti ini dan terkesan dibiarkan, tentu masyarakat akan bertanya-tanya. Apalagi ini berada di wilayah kota. Harapannya pemerintah segera memperbaiki agar benar-benar aman dan nyaman,” ujar salah satu warga yang melintas di lokasi dan enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, penghargaan seharusnya tidak sekadar menjadi simbol prestise administratif, melainkan juga harus tercermin dalam kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sorotan terhadap kondisi trotoar ini pada akhirnya menjadi pengingat penting bahwa pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada citra, tetapi harus benar-benar menyentuh aspek dasar kehidupan masyarakat, mulai dari jalan yang layak, trotoar yang aman, hingga fasilitas publik yang ramah bagi semua kalangan.
Ketika trotoar rusak, jalan berlubang dikeluhkan warga, dan fasilitas publik tidak lagi terawat, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan konsistensi antara penghargaan yang diraih dengan kondisi riil di lapangan.
Kini masyarakat Banyuwangi menanti langkah konkret dari pemerintah daerah. Perbaikan trotoar dan infrastruktur jalan bukan sekadar persoalan estetika kota, tetapi menyangkut keselamatan, kenyamanan, serta hak dasar masyarakat atas fasilitas publik yang layak.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kota bukan hanya jumlah penghargaan yang dipajang di ruang kantor pemerintahan, melainkan seberapa jauh masyarakatnya benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.
Jika kerusakan fasilitas publik terus terjadi tanpa penanganan serius, maka pertanyaan yang kini mulai bergema di tengah masyarakat akan semakin keras terdengar:
Pantaskah Banyuwangi terus menyandang predikat kota peraih Adipura, jika kondisi trotoar dan infrastruktur dasarnya masih memprihatinkan?.
red/sofyan/team
