Blitar | Konflik internal organisasi pencak silat di Kabupaten Blitar semakin terbuka ke publik. Sebanyak 14 perguruan pencak silat menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua IPSI Kabupaten Blitar, Katiman, dalam forum silaturahmi antar perguruan yang digelar di RM Kenduri Kanigoro, Selasa (19/05/2026) malam.
Pertemuan yang dihadiri berbagai perguruan itu berubah menjadi forum curahan keresahan. Mulai dari dugaan ketidaknetralan organisasi, persoalan legalitas, hingga keluhan pembinaan atlet dan pengelolaan keuangan IPSI menjadi sorotan utama.
Ketua PSHT Cabang Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono yang akrap disapa Bagas Karangsono menilai kondisi IPSI Kabupaten Blitar saat ini sudah jauh dari semangat persatuan antar perguruan.
“IPSI seharusnya menjadi wadah bersama untuk membina atlet dan menjaga persaudaraan. Tetapi yang terjadi justru muncul kesan adanya kelompok yang lebih diprioritaskan dibanding perguruan lain,” jelasnya usai menyerahkan surat mosi tidak percaya kepada KONI Kabupaten Blitar di Kota Blitar, Selasa (26/05/2026).
Menurutnya, keresahan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Banyak perguruan selama ini memilih diam, namun akhirnya sepakat menyampaikan sikap bersama karena merasa tata kelola organisasi sudah tidak sehat.
“Banyak perguruan mengeluhkan hal yang sama, mulai dari event pertandingan, pembinaan atlet, sampai komunikasi organisasi yang dianggap tidak transparan. Ini yang memicu munculnya mosi tidak percaya,” ungkapnya.
Bagas juga menegaskan bahwa para perguruan menginginkan IPSI kembali netral dan profesional tanpa berpihak pada golongan tertentu.
“Kalau organisasi olahraga sudah tidak netral, maka kepercayaan anggota pasti hilang. Yang dirugikan bukan hanya perguruan, tetapi juga masa depan atlet-atlet pencak silat di Kabupaten Blitar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Persaudaraan Rasa Tunggal (Persatu), Imam Pamuji, mengungkapkan pihaknya sudah lama mencoba menyampaikan persoalan organisasi kepada IPSI Kabupaten Blitar. Namun, menurut dia, berbagai aspirasi yang diajukan tidak pernah mendapat kepastian.
“Kami sudah menyampaikan persoalan sejak tahun lalu. Bahkan sampai mengurus legalitas dan berkonsultasi ke Kesbangpol maupun KONI karena merasa tidak ada kejelasan dari IPSI Kabupaten Blitar,” ucap Imam Pamuji.
Ia menyebut kondisi tersebut memunculkan rasa ketidakadilan di kalangan perguruan. Karena itu, dirinya mendukung langkah sejumlah perguruan yang mendorong evaluasi total terhadap kepengurusan IPSI Kabupaten Blitar.
“Kami tidak ingin organisasi ini terus menjadi sumber polemik. Yang dibutuhkan sekarang adalah pembenahan dan kepemimpinan yang bisa merangkul semua perguruan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah perguruan juga menyampaikan berbagai keluhan lain. Ada yang mengaku atletnya sulit lolos dalam pertandingan, ada pula yang mempertanyakan transparansi penggunaan iuran organisasi.
Perwakilan perguruan lain bahkan mengaku tidak pernah mendapatkan undangan kegiatan maupun bantuan pembinaan, meski rutin mengikuti kegiatan organisasi. Dugaan ketidakadilan dalam pelaksanaan event besar seperti Bupati Cup juga ikut mencuat dalam pembahasan.
Hasil pertemuan kemudian melahirkan kesepakatan bersama untuk menyusun surat resmi berisi aspirasi dan pengaduan kepada IPSI Kabupaten Blitar. Selain itu, para perguruan juga mendesak dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua IPSI Kabupaten Blitar sesuai mekanisme organisasi.
Mereka berharap langkah tersebut menjadi jalan untuk memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih terbuka, profesional, dan mampu mengayomi seluruh perguruan pencak silat di Kabupaten Blitar.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Ketua IPSI Kabupaten Blitar, Katiman, belum memberikan tanggapan atas munculnya mosi tidak percaya dari 14 perguruan pencak silat tersebut.
