PONOROGO | Persoalan infrastruktur menjadi perhatian DPP 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera bersama DPC 212 Kabupaten Ponorogo. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Senin (24/8/2026).
Pertemuan ini digelar setelah sebelumnya terdapat pemberitahuan rencana aksi damai. Pemkab Ponorogo merespons dengan membuka ruang dialog, sehingga penyampaian aspirasi dilakukan melalui audiensi.
Sekitar 30 perwakilan masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Enam perwakilan 212 mengikuti pertemuan secara langsung untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Ketua Umum DPP 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera, Rahmat Putra Perdana atau Mas Dana, menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan. Selain jalan, pihaknya juga menyampaikan persoalan penerangan jalan umum (PJU) dan rambu-rambu lalu lintas di sejumlah titik.
Menurut pihak 212, kondisi infrastruktur tersebut berkaitan erat dengan keselamatan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan pengecekan serta menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyatakan akan memberikan perhatian terhadap persoalan yang disampaikan.
Tindak lanjut nantinya akan dikoordinasikan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugiarto dan Kepala Dinas PUPKP Jamus, termasuk terkait kebutuhan pembenahan infrastruktur.
Selain perbaikan fisik, DPP 212 juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan organisasi perangkat daerah. Dengan koordinasi yang lebih cepat, laporan masyarakat diharapkan dapat segera diverifikasi dan ditangani.
Ketua DPC 212 Kabupaten Ponorogo, Kariyadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa audiensi menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pemerintah secara langsung.
DPP 212 menegaskan, kritik dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat, bukan bentuk permusuhan. Pihaknya berharap hasil audiensi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, terutama terhadap jalan yang rusak, PJU yang belum berfungsi, dan rambu lalu lintas yang membutuhkan pembenahan.
( Tim Redaksi )
