BANYUWANGI – Dinamika politik di Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian datang dari Slamet Santoso alias Mbah Geger yang mempertanyakan arah politik sejumlah tokoh menyusul pemberitaan mengenai pertemuan pengusaha sound horeg dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Mbah Geger menegaskan bahwa dirinya memahami politik sebagai ruang yang dinamis. Setiap orang, menurutnya, memiliki hak untuk menentukan sikap sekaligus membangun komunikasi politik dengan siapa pun.
Namun, ia menilai persoalannya menjadi berbeda ketika seseorang memiliki posisi sebagai pengurus partai politik sekaligus anggota DPRD yang membawa nama partai di lembaga legislatif.
“Kalau kita ngomong politik, sah-sah saja dinamika seperti itu. Politik memang dinamis. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah posisi Desi Prakasiwi,” ujar Mbah Geger, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, Desi Prakasiwi tidak hanya merupakan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi PDI Perjuangan, tetapi juga disebut sebagai bagian dari struktur DPC PDI Perjuangan Banyuwangi.
Karena itu, Mbah Geger menilai setiap aktivitas dan komunikasi politik Desi wajar apabila mendapat perhatian dari kader maupun simpatisan partai, terlebih jika kemudian muncul pemberitaan yang mengaitkannya dengan dinamika politik tertentu.
“Desi Prakasiwi itu pengurus DPC PDI Perjuangan Banyuwangi dan beliau juga anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan. Jadi kalau kemudian ada pemberitaan yang mengaitkan dengan dinamika politik tertentu, tentu kami sebagai kader dan simpatisan partai mempertanyakan. Arah politiknya mau ke mana?” katanya.
Mbah Geger juga menyinggung posisi Junaidi, suami Desi Prakasiwi, yang disebutnya sebagai Bendahara PCNU Banyuwangi.
Menurutnya, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama memiliki ranah, aturan, dan mekanisme organisasi tersendiri. Karena itu, ia menilai perlu ada batas yang jelas antara aktivitas organisasi dengan politik praktis agar tidak menimbulkan persepsi maupun tafsir yang berbeda di tengah masyarakat.
“Kalau PCNU itu bukan politik praktis, seharusnya tidak perlu mengikuti atau masuk terlalu jauh dalam dinamika politik praktis seperti itu. Ini yang menurut saya perlu dijelaskan agar masyarakat tidak bingung,” tegasnya.
Meski demikian, Mbah Geger menekankan bahwa pernyataannya bukan dimaksudkan untuk menghakimi ataupun menyimpulkan bahwa Desi maupun Junaidi telah menentukan pilihan politik tertentu.
Menurutnya, hal yang dibutuhkan saat ini adalah klarifikasi dan penjelasan yang terbuka, khususnya dari Desi Prakasiwi sebagai kader yang disebut memiliki posisi di struktur PDI Perjuangan Banyuwangi sekaligus sebagai anggota DPRD.
“Jangan sampai masyarakat hanya membaca dari pemberitaan atau melihat dari sebuah pertemuan kemudian membuat kesimpulan sendiri. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan arah politik, ya harus dijelaskan. Kalau memang ada sikap politik tertentu, juga harus terbuka,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Mbah Geger bersama Tim Aksi Promeq 1996 dan sejumlah kader PDI Perjuangan mengaku akan mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian dari struktur partai di tingkat yang lebih tinggi.
Ia meminta DPD maupun DPP PDI Perjuangan tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang menjadi bola liar di tengah kader dan simpatisan.
“Kami dari Tim Aksi Promeq 1996 dan kader PDI Perjuangan meminta DPP atau DPD segera memanggil Desi Prakasiwi. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk meminta penjelasan dan sikap politiknya secara jelas,” kata Mbah Geger.
Menurutnya, partai perlu mengetahui secara terang posisi politik kader yang saat ini memiliki peran sebagai pengurus partai sekaligus anggota DPRD.
“Politik ini mau dibawa ke mana? Itu yang harus jelas. Kalau memang tetap bersama PDI Perjuangan, ya harus ada sikap yang jelas. Kalau ada dinamika lain, partai juga harus tahu. Jangan sampai kader di bawah bertanya-tanya sementara tidak ada penjelasan dari yang bersangkutan,” lanjutnya.
Mbah Geger menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan semata-mata persoalan pribadi. Ia menyebutnya sebagai bentuk perhatian kader terhadap konsistensi garis politik partai sekaligus upaya mencegah munculnya spekulasi di internal maupun di tengah masyarakat.
Ia berharap PDI Perjuangan dapat mengambil langkah yang tegas, proporsional, dan terukur apabila memang terdapat persoalan yang perlu diklarifikasi terkait sikap politik kader.
“Kami berharap ada tindakan tegas dari PDI Perjuangan. Kalau perlu dipanggil, ya dipanggil. Kalau perlu dimintai klarifikasi, ya klarifikasi. Yang penting semuanya terang dan tidak menimbulkan prasangka di bawah,” pungkasnya.
Pernyataan Mbah Geger tersebut menambah warna dalam dinamika politik Banyuwangi. Di tengah munculnya berbagai pertemuan dan komunikasi politik sejumlah tokoh, publik kini menunggu penjelasan dari pihak Desi Prakasiwi mengenai persoalan tersebut.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada bagaimana sikap resmi struktur PDI Perjuangan, baik di tingkat DPC maupun DPD dan DPP, dalam menyikapi polemik yang berkembang tersebut.
redaksi
