BANYUWANGI – MEDIA MATADUNIA.CO.ID
Runtuhnya perlawanan besar rakyat Blambangan terhadap VOC bukan berarti perjalanan sejarah Bumi Blambangan berakhir. Justru setelah peperangan tersebut, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Banyuwangi memasuki babak baru: perubahan sistem kekuasaan dari pemerintahan kerajaan menuju administrasi kolonial.
Setelah serangkaian peperangan sejak 1767, VOC berhasil memperkuat penguasaannya atas Blambangan. Perlawanan rakyat yang mencapai puncaknya dalam Perang Puputan Bayu pada 18 Desember 1771 menjadi salah satu titik penting dalam proses perubahan tersebut.
Namun, kemenangan militer tidak serta-merta membuat seluruh wilayah langsung aman dan sepenuhnya berada dalam kendali VOC.
Sejumlah pengikut perlawanan masih melakukan gangguan terhadap kekuasaan kolonial pada tahun-tahun berikutnya.
BLAMBANGAN DIPECAH DALAM TATA KEKUASAAN BARU
Setelah kekuasaan kerajaan melemah, VOC mulai membangun sistem pemerintahan yang berbeda dari struktur kerajaan sebelumnya.
Wilayah Blambangan tidak lagi dikelola dengan sistem kekuasaan seorang raja seperti pada masa terdahulu. Pemerintahan mulai diarahkan melalui pejabat-pejabat lokal yang berada di bawah pengaruh dan pengawasan VOC.
Dalam sejumlah kajian sejarah disebutkan adanya pembagian wilayah pemerintahan menjadi Kasepuhan dan Kanoman.
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan juga perubahan struktur administrasi dan hubungan antara penguasa lokal dengan kekuatan kolonial.
MAS ALIT: TOKOH PENTING DALAM PERALIHAN PEMERINTAHAN
Salah satu nama yang sangat penting dalam sejarah pemerintahan Banyuwangi adalah Mas Alit atau Tumenggung Wiraguna I.
Mas Alit dikenal sebagai tokoh yang diangkat VOC menjadi Tumenggung Banyuwangi I pada 1773.
Dalam catatan sejarah yang dikutip Akhudiat dalam tulisan Dari Cara Mengaji ke Islamisasi Blambangan, Mas Alit berasal dari keluarga Wiraguna yang memiliki hubungan dengan lingkungan keluarga penguasa Blambangan.
Ia juga disebut memiliki hubungan keluarga dengan Nawangsari, istri Danuningrat.
Pengangkatan Mas Alit menandai babak penting dalam sejarah pemerintahan lokal. Kekuasaan yang sebelumnya berada dalam tradisi kerajaan mulai dijalankan melalui jabatan administratif yang berada dalam pengaruh kolonial.
DARI PANGPANG MENUJU BANYUWANGI
Salah satu hal menarik dalam perjalanan pemerintahan pada masa tersebut adalah perpindahan pusat pemerintahan.
Dalam tulisan sejarah yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2012, disebutkan bahwa pusat pemerintahan Tumenggung Banyuwangi pada awalnya berada di Pangpang, kemudian berpindah ke Banyuwangi.
Perubahan ini bukan sekadar perpindahan lokasi kantor pemerintahan.
Kawasan Banyuwangi memiliki nilai strategis karena berkembang sebagai bandar perdagangan dan menjadi perhatian kekuatan asing, termasuk Inggris dan VOC.
Sebelumnya, Inggris telah membangun kantor dagang di kawasan yang sekarang dikenal sebagai kompleks Inggrisan pada 1766.
Persaingan kepentingan perdagangan inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam ekspansi VOC ke wilayah Blambangan.
Dengan demikian, pertumbuhan Banyuwangi sebagai pusat pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perdagangan, peperangan, dan perubahan kekuasaan kolonial.
MAS ALIT DAN JEJAK PEMERINTAHAN DI BANYUWANGI
Nama Mas Alit juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan awal kehidupan pemerintahan dan masyarakat di kawasan Banyuwangi.
Salah satu peninggalan sejarah yang sering dikaitkan dengan masa pemerintahannya adalah Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi.
Penelitian Dea Denta Tajwidi dan I Wayan Pardi dalam jurnal Santhet membahas hubungan sejarah pembangunan masjid tersebut dengan pemerintahan Mas Alit.
Masjid ini menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan sejarah kota, meskipun detail tahun pembangunan dan perkembangan awalnya tetap perlu ditelusuri melalui arsip dan penelitian tambahan.
SIAPA SAJA PENERUS MAS ALIT?
Perjalanan pemerintahan tidak berhenti pada Mas Alit.
Dalam catatan Akhudiat yang diterbitkan tahun 2012, urutan para Tumenggung Banyuwangi dari keluarga Wiraguna disebut sebagai berikut:
- Mas Alit atau Tumenggung Wiraguna I (1773–1782).
- Mas Talib atau Tumenggung Banyuwangi II (1782–1818).
- Raden Suranegara atau Tumenggung Banyuwangi III (1820–1832).
- Raden Wiryahadikusuma atau Tumenggung Banyuwangi IV, bergelar Wiryadanuningrat (1832–1867).
- Raden Pringgakusuma atau Tumenggung Banyuwangi V (1867–1881).
Daftar tersebut menjadi salah satu pintu masuk untuk menelusuri silsilah pemerintahan Banyuwangi pada masa kolonial.
Namun, perlu dicatat bahwa daftar tersebut merupakan urutan Tumenggung Banyuwangi dari keluarga Wiraguna menurut sumber yang dikutip, bukan daftar lengkap seluruh pejabat yang pernah memerintah wilayah Blambangan.
KAPAN NAMA KABUPATEN BANYUWANGI MULAI DIGUNAKAN?
Inilah pertanyaan sejarah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Nama Banyuwangi sebagai kawasan dan bandar perdagangan telah dikenal sebelum terbentuknya pemerintahan kabupaten dalam pengertian administratif modern.
Karena itu, kita tidak boleh mencampuradukkan tiga hal berbeda:
- Munculnya nama Banyuwangi sebagai nama kawasan.
- Pengangkatan Mas Alit sebagai Tumenggung Banyuwangi pada 1773.
- Pembentukan dan penggunaan nama Kabupaten Banyuwangi dalam perkembangan administrasi pemerintahan berikutnya.
Sejumlah kajian menyebut tahun 1812 sebagai masa penting perubahan penamaan administratif Banyuwangi. Akan tetapi, tanggal, dasar keputusan, dan bentuk administrasinya masih harus diperiksa melalui arsip kolonial agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan sejarah.
PELAJARAN BAGI MASYARAKAT BANYUWANGI
Perubahan dari kerajaan menuju pemerintahan kolonial memberikan pelajaran penting bahwa sebuah wilayah dapat mengalami perubahan besar ketika kekuasaan politik dan ekonomi berada di tangan pihak lain.
Masyarakat Banyuwangi perlu memahami bahwa sejarah pemerintahan daerahnya tidak dimulai dari era modern. Ada perjalanan panjang, pengorbanan, pergantian kekuasaan, serta perubahan kebijakan yang membentuk wilayah ini.
Memahami sejarah juga membantu masyarakat melihat bahwa jabatan pemerintahan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Pemimpin masa depan Banyuwangi seharusnya belajar dari perjalanan sejarah tersebut: menjaga kepentingan masyarakat, menghormati identitas daerah, serta membangun pemerintahan yang berpihak pada kepentingan publik.
SEJARAH BUKAN HANYA TENTANG SIAPA YANG PERNAH BERKUASA, TETAPI JUGA TENTANG BAGAIMANA KEKUASAAN ITU MEMENGARUHI KEHIDUPAN RAKYAT.
Media Mata Dunia.co.id akan terus menelusuri perjalanan sejarah pemerintahan Banyuwangi dari masa kolonial hingga era kemerdekaan.
BERSAMBUNG KE EDISI 5: MAS ALIT DAN PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN BANYUWANGI – MENELUSURI JEJAK PARA TUMENGGUNG, SILSILAH KEKUASAAN, DAN LAHIRNYA IDENTITAS KABUPATEN BANYUWANGI.
redaksi
